Oleh: M. Shoim Haris
Ada satu kata yang jarang kita bicarakan ketika membahas kemajuan bangsa: disiplin. Kata ini sering terdengar remeh, klise, bahkan kadang terasa seperti nasihat guru sekolah dasar. Dalam wacana publik, kita lebih suka membicarakan demokrasi, institusi, teknologi, investasi, atau kecerdasan buatan. Disiplin dianggap urusan pribadi, bukan persoalan peradaban.
Padahal, justru di situlah masalahnya.
Banyak bangsa gagal bukan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, melainkan karena tidak mampu menahan diri untuk melakukannya secara konsisten. Kita tahu korupsi merusak, tetapi tetap melakukannya. Kita paham aturan dibuat untuk kepentingan bersama, tetapi selalu mencari celah untuk menghindarinya. Kita mengeluhkan elite yang rakus, tetapi dalam skala kecil sering melakukan hal yang sama.
Masalahnya bukan semata-mata aturan, melainkan watak kolektif.
Disiplin yang Selalu Ada, tapi Tak Pernah Dianggap Penting
Dalam sejarah pemikiran sosial, disiplin sebenarnya selalu hadir, tetapi sering bersembunyi di balik istilah lain. Max Weber pernah berbicara tentang etika kerja dan birokrasi rasional. Emile Durkheim membahas norma dan solidaritas sosial. Bahkan Karl Marx menyinggung disiplin kerja di pabrik-pabrik kapitalis. Namun semua itu dibicarakan secara terpisah, seolah disiplin hanyalah efek samping modernitas, bukan fondasinya.
Akibatnya, disiplin jarang diperlakukan sebagai penyebab utama kemajuan atau kemunduran. Ia dianggap latar belakang yang otomatis ada. Kita lupa bahwa disiplin baik di kalangan elite maupun masyarakat sebenarnya adalah hasil sejarah panjang yang rapuh, dan bisa runtuh kapan saja.
Dua Wajah Disiplin
Jika kita perhatikan lebih dekat, disiplin sebenarnya punya dua wajah yang saling terkait.
Yang pertama adalah disiplin elite: kemampuan mereka yang berkuasa pejabat, politisi, pengusaha besar untuk membatasi diri. Bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa kekuasaan yang dibiarkan liar akan merusak sistem yang menopangnya sendiri. Elite yang disiplin tahu kapan harus berhenti mengambil, tahu bahwa tidak semua peluang harus dieksploitasi. Mereka adalah politikus yang tidak membalik janji kampanye segera setelah terpilih, birokrat yang menolak suap meski tidak ada yang melihat, pengusaha yang membayar pajak dengan jujur meski bisa mengakali.
Yang kedua adalah disiplin kolektif: kesediaan masyarakat luas untuk tertib, jujur, bekerja sungguh-sungguh, dan menahan diri dari keuntungan instan yang merugikan kepentingan bersama. Disiplin ini tidak lahir dari polisi atau sanksi, tetapi dari kebiasaan dan rasa tanggung jawab. Ia adalah petani yang tidak menjual beras oplosan, sopir yang tidak menerobos lampu merah di tengah malam yang sepi, warga yang membuang sampah pada tempatnya meski tidak ada denda.
Keduanya tidak bisa dipisahkan. Elite yang disiplin tetapi hidup di tengah masyarakat yang permisif akan cepat tergerus seperti batu yang dikikis air. Sebaliknya, masyarakat yang tertib tetapi dipimpin elite predatorik akan kehilangan kepercayaan dan semangat, seperti tanaman yang disirami racun.
Inilah yang bisa disebut disiplin ganda.
Mengapa Kita Sulit Membicarakan Disiplin?
Ada semacam rasa tidak nyaman ketika kata “disiplin” muncul. Ia sering diasosiasikan dengan kekerasan, otoritarianisme, atau masa lalu yang represif. Kita lebih nyaman berbicara tentang hak daripada kewajiban, tentang kebebasan daripada pembatasan diri. Disiplin terasa kuno, tidak seksi, tidak progresif.
Selain itu, banyak teori modern lahir di negara-negara yang telah lama menikmati stabilitas. Bagi mereka, disiplin sudah menjadi kebiasaan sehari-hari sesuatu yang tidak perlu lagi dibicarakan. Seperti udara, ia penting justru karena tidak terlihat. Mereka lupa bahwa udara yang mereka hirup adalah hasil perjuangan panjang untuk menciptakan tatanan.
Di negara-negara yang masih berjuang membangun, disiplin seharusnya menjadi topik utama. Namun anehnya, ia justru sering dianggap sepele atau digantikan oleh jargon-jargon teknokratis: “good governance”, “institutional reform”, “human capital”. Semua itu penting, tapi semuanya menguap tanpa disiplin untuk menjalankannya.
Ketika Aturan Ada, tapi Tak Bekerja
Kita sering heran melihat negara yang tampak lengkap secara formal konstitusi ada, pemilu rutin, lembaga berdiri tetapi hasilnya mengecewakan. Korupsi tetap merajalela, pelayanan publik buruk, dan ketimpangan melebar.
Masalahnya bukan karena aturan tidak cukup banyak, melainkan karena tidak ada disiplin untuk menghormatinya. Elite memandang hukum sebagai alat, bukan batas. Masyarakat melihat aturan sebagai beban, bukan kesepakatan bersama. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan apa pun sebaik apa pun desainnya akan bocor di sana-sini. Insentif ekonomi berubah menjadi peluang akal-akalan. Program sosial berubah menjadi ajang perburuan rente.
Ini menjelaskan mengapa pilkada langsung yang mahal sering melahirkan pemimpin yang berutang budak, atau mengapa otonomi daerah justru melahirkan raja-raja kecil. Sistemnya bisa saja demokratis, tetapi jiwa yang menjalankannya tidak.
Jebakan Kemakmuran Setengah Jalan
Banyak negara terjebak di tahap “cukup makmur tapi tak pernah benar-benar maju”. Ekonomi tumbuh, kelas menengah membesar, tetapi kualitas hidup dan daya saing stagnan. Fenomena ini sering disebut middle-income trap.
Biasanya dijelaskan dengan bahasa teknis: kurang inovasi, teknologi rendah, pendidikan belum memadai. Semua itu benar, tetapi ada lapisan yang lebih dalam.
Ketika masyarakat mulai makmur, godaan konsumsi meningkat. Ketika elite mulai kaya, godaan ekstraksi membesar. Jika disiplin tidak ikut naik, kemakmuran justru mempercepat kerusakan. Negara tidak jatuh karena miskin, tetapi karena tidak siap mengelola kelimpahan. Seperti seseorang yang tiba-tiba mendapat warisan besar, lalu hancur karena tidak bisa mengendalikan diri.
Oasis di Tengah Kering
Menariknya, di tengah kegagalan negara dan pasar formal, Indonesia justru menyimpan contoh hidup tentang disiplin yang bekerja. Muhammadiyah bertahan lebih dari seabad bukan semata karena ideologi, tapi karena disiplin organisasi yang keras. BMT Sidogiri memiliki tingkat pengembalian pinjaman yang mengagumkan bukan karena ancaman hukum, tapi karena disiplin spiritual yang dipegang teguh. Koperasi simpan pinjam di pedesaan bisa sehat karena disiplin rapat anggota dan transparansi.
Mereka adalah oasis titik-titik kehijauan disiplin di tengah padang pasir anomi. Sayangnya, kita sering menganggap mereka sebagai pengecualian yang menarik, bukan sebagai pelajaran utama. Bahkan negara kadung melihat mereka dengan curiga, lalu membelenggunya dengan regulasi yang tidak paham jiwa mereka.
Antara Institusi dan Budaya
Selama ini kita sering dipaksa memilih: apakah yang menentukan kemajuan adalah institusi atau budaya? Padahal keduanya tidak bisa dipisahkan.
Institusi tanpa disiplin hanyalah bangunan kosong seperti kitab undang-undang tebal yang tak pernah dibaca. Budaya tanpa institusi hanyalah niat baik yang mudah pudar seperti semangat gotong royong yang luntur diterpa individualisme. Disiplin ganda menunjukkan bahwa kemajuan lahir dari pertemuan keduanya: aturan yang masuk akal dan manusia yang mau mengikat diri pada aturan itu.
Kita butuh institusi yang dirancang untuk membentuk disiplin, sekaligus budaya yang memelihara disiplin untuk menghidupkan institusi.
Belajar Menahan Diri
Pada akhirnya, pembangunan bukan sekadar soal angka pertumbuhan atau desain kebijakan. Ia adalah proses kebudayaan: belajar menahan diri demi masa depan bersama.
Bangsa yang maju bukan bangsa yang paling cerdas menciptakan aturan, melainkan yang paling mampu hidup di dalamnya. Elite yang besar bukan yang paling lihai mengambil, tetapi yang tahu kapan berhenti. Masyarakat yang kuat bukan yang paling bebas, tetapi yang mampu menggunakan kebebasannya tanpa merusak sesamanya.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti mencari resep ajaib dari luar, dan mulai bertanya lebih jujur ke dalam: apakah kita sebagai elite dan sebagai masyarakat cukup disiplin untuk maju bersama?
Di situlah persoalan sesungguhnya bermula.
